ASKARA - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) perlu mewaspadai kelompok yang tengah menyudutkan Firli Bahuri terkait kasus penggunaan helikopter perusahaan swasta. 

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, ada Taliban and The Gang yang menurutnya selalu berusaha memolitikkan kasus tersebut guna menjadikan KPK sebagai alat politik dan mengkriminalisasi lawan. 

"Target kelompok Taliban and The Gang adalah berusaha menyingkirkan Firli dari KPK secepat mungkin agar kekuasaan mereka di lembaga antirasuah itu pulih kembali," jelas Neta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/8/2020). 

Sosok Firli, lanjut dia, membuat kelompok Taliban and The Gang terganggu. Sehingga, semua yang dilakukan Firli selalu dianggap salah dan mereka merasa benar sendiri. 

IPW berharap Dewas KPK bersikap profesional, modern dan tepercaya (promoter) dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli. 

Neta menjelaskan, ada dua poin yang perlu dilakukan Dewas KPK dalam menangani kasus Firli. 

Pertama, Dewas KPK tidak mendengarkan suara-suara kelompok Taliban and The Gang, termasuk mantan pimpinan KPK lembaga antirasuah itu.

"Sebab saat menjabat mereka juga banyak masalah, bahkan masalah hukumnya masih mengambang hingga kini," jelasnya. 

Kedua, masih kata Neta, Dewas KPK perlu memanggil perusahaan pemilik helikopter tersebut untuk didengar penjelasannya. Apalagi, informasi yang diperoleh Neta, helikopter itu merupakan taksi udara dengan trayek Palembang-Bengkulu.

"Siapa pun bisa menyewanya, misalnya dari Palembang ke Kayu Agung, lalu penyewa lain minta di antar ke Batu Raja, dan penumpang lain minta di antar ke Bengkulu. Dan biaya penerbangan per jam Rp 30 juta," katanya.

Neta menambahkan, Dewas KPK juga harus mengabaikan opini yang dibangun kelompok Taliban and The Gang bahwa naik helikopter adalah sebuah kemewahan. 

Menurut dia,  apa yang dilakukan Firli sebagai ketua KPK bukanlah sebuah kemewahan, melainkan karena faktor efisiensi waktu dan keamanan. 

"Jika Firli menggunakan jalan darat selama empat jam tentu tidak efektif waktunya, selain itu keamanan dirinya sebagai ketua KPK juga berpotensi bermasalah," demikian kata Neta.